KompasReal.com, Tapsel – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, menyebut keadaan Tapsel saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena belanja pembangunan atau Belanja Modal hanya 5,8 % dari keseluruhan Belanja Daerah.
Hal ini dampak dari penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3.500 orang di kurun waktu empat tahun terakhir yang tidak cermat dan penerimaan PPPK itu tidak diikuti dengan upaya peningkatan atau pertambahan pendapatan daerah.
Itu disampaikan Bupati merespon kata sambutan anggota dewan dan tokoh masyarakat pada Safari Ramadhan 1446 Hijriah Pemkab Tapsel, di Masjid Baiturrahman, Desa Pahae Aek Sagala, Kecamatan Sipirok, Senin (24/3/2025).
“Kami yang sudah dipercaya memimpin Tapsel akan terus berjuang walaupun situasi sulit saat ini untuk mengatasinya. Dan alhamdulilah, bapak Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan dari Sipirok sampai simpang Tandosan dan dalam waktu dekat pembangunannya akan dimulai,” kata Bupati Gus Irawan.
Ia menambahkan, Gubernur juga akan berupaya hadir sekitar dua pekan setelah lebaran untuk meninjau secara langsung situasinya. Begitu juga dengan pembangunan di Sipenggeng, Marancar dan Bulu Mario.
Lebih jauh Bupati berharap doa dari masyarakat Tapsel khususnya Sipirok, agar segala program yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai rencana. Menurut Gus Irawan, dukungan dari masyarakat hal paling utama, dalam ikhtiar membagusi Tapsel ke depan.
Sementara, Tokoh Masyarakat Tapsel Syahrul M. Pasaribu serta anggota DPRD Tapsel Haris Yani Tambunan menyebut, dari data yang ada, dapat disimpulkan bahwa kondisi Keuangan Tapsel saat ini sedang tidak baik-baik.
Di mana pertama kalinya Tapsel di tahun 2024, belanja pegawainya melebihi setengah triliun yang sebelumnya di bawah Rp500 miliar, sedangkan di tahun 2025 sudah menembus Rp739 miliar.
Ini terjadi akibat banyaknya pengangkatan PPPK, yang anggaran belanjanya menyedot anggaran pembangunan. Sehingga ketidakselektifan dalam menentukan pengangkatan PPPK, menimbulkan masalah struktur anggaran yaitu banyaknya tersedot anggaran pembangunan untuk membiayai gaji ASN (PNS dan PPPK).
“Dan di awal pasangan Gus-Jafar tahun 2025 menjabat, terjadi lonjakan belanja Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) kurang lebih Rp200 miliar,” jelas Syahrul, diamini anggota Fraksi Hanura DPRD Tapsel, Haris Yani.
Syahrul juga menyatakan keprihatinan terhadap PT. TSM (Tapanuli Selatan Membangun) yang diexpose di media, yang sedang mengalami masalah.
