KompasReal.com, Medan – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara menyoroti penurunan drastis anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dalam Rancangan Pendahuluan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) Sumut 2025.
Penurunan ini memicu kecurigaan adanya upaya penghilangan jejak terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Dinas PUPR Sumut.
Anggaran Dipangkas Drastis, Ada Apa?
Elfenda Ananda, analis anggaran FITRA Sumut, mengungkapkan bahwa anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 1,365 triliun, menyusut menjadi hanya Rp 699,2 miliar setelah enam kali pergeseran. Pergeseran ini disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumut Nomor 25 Tahun 2025.
FITRA Sumut menemukan kejanggalan dalam payung hukum pembahasan RPAPBD Sumut 2025. “Dasar pembahasannya tidak memakai Pergub Nomor 25,” tegas Elfenda kepada Tempo, Kamis, 25 September 2025.
Ia menduga Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, berupaya menghilangkan jejak pergeseran anggaran yang menjadi penyebab korupsi dengan tidak menggunakan Pergub Nomor 25 sebagai dasar pembahasan RAPBD 2025.
Hakim Tipikor Soroti Tanggung Jawab Gubernur
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, dalam sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru, Kabupaten Padang Lawas, menegaskan bahwa gubernur harus bertanggung jawab jika ada risiko terkait pergeseran anggaran.
Saksi Sekretaris Dinas PUPR Sumut, Muhammad Haldun, mengakui bahwa anggaran pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Sipiongot-Hutaimbaru tidak dianggarkan dalam APBD Sumut 2025 murni.
Haldun menjelaskan bahwa proyek tersebut anggarannya ditampung di pergeseran anggaran APBD 2025 ketiga dan kelima melalui Peraturan Gubernur Sumut.
Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, belum memberikan tanggapan atas kecurigaan FITRA Sumut.
Panggilan telepon dan pesan singkat yang dilayangkan awak media belum dijawab hingga berita ini ditulis. (KR/Tempo)