KompasReal.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil tindakan tegas dengan memecat anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang videonya viral karena melontarkan pernyataan kontroversial tentang “merampok uang negara” dan membuat negara semakin miskin.
Keputusan ini menunjukkan bahwa PDIP tidak akan menoleransi perilaku yang melukai hati rakyat.
“Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, telah diklarifikasi oleh DPRD Gorontalo, dan DPD telah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, pada Sabtu (20/9/2025).
Komarudin menjelaskan bahwa PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Wahyudin dan akan segera memproses pergantian antar waktu (PAW).
“Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat, PAW akan segera dilakukan,” tegasnya.
Komarudin juga mengimbau seluruh kader PDIP untuk menjaga sikap dan disiplin. Ia menegaskan bahwa partai tidak akan ragu untuk menindak kader yang mencoreng nama baik partai dan melukai hati rakyat.
“Saya ingin menyampaikan kepada seluruh anggota kader partai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, kehormatan, wibawa partai maupun keluarga masing-masing,” tuturnya.
“Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai partai, mencederai hati rakyat. DPP akan ambil tindakan pemecatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Saudara Wahyudin,” tambahnya.
Sebelumnya, Wahyudin Moridu telah menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya yang viral. Ia juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung masyarakat Gorontalo.
“Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, didampingi istri saya. Atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo,” ungkap Wahyudin.
Keputusan PDIP ini menjadi sinyal kuat bahwa partai tidak akan berkompromi terhadap perilaku yang merugikan kepercayaan publik dan mencoreng nama baik partai. (KR/D)