KompasReal, Jakarta – Rencana pemerintah untuk menghapus triliunan rupiah tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana tersebut, yang pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
”Saya saja masih nanya sekjen saya, rupanya saya masih belum dikasih tahu. Jadi masih didiskusikan itu masalahnya, siapa nanti yang akan bayar BPJS Kesehatan,” kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10).
Purbaya menambahkan bahwa ia akan segera bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas lebih lanjut rencana penghapusan tunggakan ini. “Nanti kita akan follow up update begitu saya dapat berita lebih jelas atau hasil pertemuan yang lebih jelas dengan Mensesneg,” janjinya.
Tunggu Verifikasi Data
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi pada Kamis (9/10) mengonfirmasi bahwa rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang sedang dipertimbangkan. Namun, ia menekankan perlunya verifikasi data dan perhitungan matang.
”Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan,” ungkap Prasetyo.
BPJS Kesehatan Siap Ikuti Payung Hukum
Menanggapi rencana ini, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyatakan bahwa kebijakan penghapusan tunggakan dapat dilakukan asalkan ada landasan hukum yang mengaturnya.
”Kalau ada payung hukum dari pemerintah bahwa tunggakan itu akan diputihkan, maka tentunya kami dari BPJS Kesehatan akan mengikuti itu,” ujar Abdul di Jakarta Pusat, Kamis (9/10).
Rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini mencuat setelah Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa tunggakan tersebut telah mencapai angka triliunan rupiah. (KR/gm)