Skandal Dapur Bergizi Gratis: Anggota DPR Ungkap Dugaan Monopoli dan Kuota Fiktif!

redaksi

KompasReal.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago, mengungkapkan adanya dugaan monopoli dan kuota fiktif dalam program tersebut, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) telah menepis isu 5.000 dapur MBG fiktif.

“Betul, bukan fiktif, tetapi ada yang monopoli kuota SPPG (dapur),” kata Irma, Sabtu (20/9/2025).

Irma mencontohkan, ada pihak yang sengaja mendaftar di semua wilayah hanya untuk menutup kuota, tanpa benar-benar membangun dapur.

“Contohnya, mereka mendaftar di semua wilayah, yang menyebabkan kuota di wilayah-wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi diakses oleh orang lain untuk ikut mendaftar, padahal mereka cuma daftar untuk menutup kuota, tetapi lokasi dapurnya tidak ada pembangunan persiapan sama sekali,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Irma membeberkan adanya indikasi jual beli kuota. “Contoh di satu kabupaten, kuota SPPG 30, yang daftar dan punya dapur baru 2, tetapi ketika orang lain mau daftar online, pendaftaran mereka mental, karena informasi yang keluar tertulis kuota sudah penuh, padahal yang beroperasi baru 2. Artinya, yang 28 daftar cuma untuk menutup kuota dan disinyalir untuk diperjualbelikan,” jelasnya.

Meskipun demikian, Irma mengapresiasi respons cepat BGN yang telah menutup sekitar 5.000 kuota fiktif tersebut.

“Jadi sebenarnya bukan dapur fiktif, tapi kuota dapur fiktif, by the way alhamdulillah BGN sudah langsung merespons kasus tersebut dengan mendrop 5.000-an kuota fiktif tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan dapur MBG telah berubah.

“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” kata Nanik, Jumat (19/9/2025).

Baca Juga :  Waspada Penipuan Melalui Google Maps, Nomor Kontak Palsu Kantor Imigrasi Terdeteksi

Perubahan mekanisme ini diduga menjadi celah bagi praktik monopoli dan kuota fiktif. Kasus ini menjadi perhatian serius dan menuntut investigasi lebih lanjut untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. (KR/Detik)