KompasReal.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bisa saja kepala daerah bersama DPRD mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayahnya masing-masing. “Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025). Tito menjelaskan…
Info Nasional
Ketua Presidium Kornas: “Edy Rahmayadi Layak Diangkat Presiden Jadi Menhan”
KompasReal.com, Medan – Dalam rangka perombakan Kabinet Merah Putih jilid dua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, menandai langkah strategis dalam penguatan sektor pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan tersebut dinilai merupakan langkah tepat, namun untuk jabatan Menteri Pertahanan RI yang sebelumnya dijabat Sjafrie Samsudin, Presiden diharap menunjuk mantan Pangkostrad Edy Rahmayadi…
Presiden Reshuffle Kabinet, BEM UI Gelar Demo dan Lisa Mariana Dipanggil Bareskrim
KompasReal.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle kabinet, mengganti beberapa menteri kunci. Pelantikan berlangsung pada Senin (8/9/2025), dengan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, serta penunjukan pejabat baru di bidang koperasi, BP2MI, dan Kementerian Haji dan Umrah . Pada kesempatan yang sama, jabatan Kepala BP2MI…
Presiden Prabowo Lantik 4 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Ini Pejabatnya
KompasReal.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri…
Soal Pembuktian Kasus Nadiem Makarim, Istana Angkat Bicara
KompasReal.com, Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara, perihal pengacara kondang Hotman Paris yang mau membuktikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto bahwa kliennya, Nadiem Makarim tidak bersalah di kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Hasan menyebut, pemerintah menyerahkan kasus Nadiem Makarim kepada penegak hukum. ”Kita serahkan kepada proses…
Kompol Cosmas Dipecat, Ketua GMKI Kupang: Kapolri Juga Harus Dicopot Sebagai Pihak Paling Bertanggung Jawab
Kompasreal.com, Kupang – Komisaris Polisi (Kompol) Cosmas Kaju Gae dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri. Pemecatan tersebut terjadi setelah insiden tabrakan yang mengakibatkan tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, Andraviani Laiya, menyatakan, pemecatan Kompol Cosmas…
Dirut Bulog Bantah Temuan Maladministrasi Ombudsman: “Kualitas Baik-baik Saja”
KompasReal.com, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani membantah temuan maladministrasi tata kelola beras yang berpotensi merugikan negara Rp7 triliun oleh Ombudsman RI yang diberitakan beberapa hari lalu. Perum Bulog, kata dia, memastikan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebanyak 3,9 juta ton, masih cukup baik alias…
Per September 2025, Ini 21 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Kesehatan, Berikut Iurannya
KompasReal.com, Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dirancang sebagai program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, tidak semua jenis penyakit dan layanan medis bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berdasarkan aturan yang berlaku, terdapat 21 kategori penyakit dan layanan yang secara…
Ini 14 Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan di Indonesia
KompasReal.com, Jakarta – Beberapa pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama bulan September 2025. Lewat program ini, masyarakat bisa menikmati berbagai keringanan, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), hingga diskon pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan lebih dari satu. Setiap provinsi…
Ombudsman Temukan Maladministrasi Tata Kelola CBP, Potensi Merugikan Negara Rp7 Triliun
KompasReal.com, Jakarta – Ombudsman RI menyebut buruknya tata kelola cadangan beras pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara nyaris Rp7 triliun. Gara-gara kualitas beras anjlok karena terlalu lama disimpan di gudang Perum Bulog. Anggota Ombudsman RI (ORI), Yeka Hendra Fatika memperkirakan, potensi kerugian negara akibat maladministrasi tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP),…