KompasReal.com, Jakarta – Indonesia pernah mempunyai sebuah aturan yang kontroversial mengenai syarat untuk menjadi seorang presiden, yakni harus merupakan orang Indonesia asli. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Namun, aturan ini berubah di era Reformasi ketika Majelis Permusawaratan Rakyat…
Info Nasional
Mendagri: Banyak Anggaran Daerah “Disembunyikan” untuk Pemborosan
KompasReal.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pemborosan anggaran di pemerintah daerah dan menekankan pentingnya efisiensi belanja untuk mengalihkan dana ke program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Tito menjelaskan bahwa efisiensi anggaran penting…
Pemda TTS Kirim Sampel MBG Penyebab Keracunan 331 Siswa ke BPOM
KompasReal.com, Kupang – Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, telah mengirim sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ke Balai POM Kupang untuk diperiksa. Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Sabtu (4/10) sore mengatakan Dinkes telah mengambil sampel makanan dari SPPG atau dapur umum….
Geger Ijazah Gibran: Profesor Singapura Bongkar Fakta Sistem Pendidikan, Sebut Tak Setara SMA?
KompasReal.com, Jakarta – Riwayat pendidikan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, seorang profesor dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, kampus yang menduduki peringkat ke-12 dunia, angkat bicara mengenai sistem pendidikan di Singapura dan posisi pendidikan Gibran di dalamnya. Dalam video yang diunggah di kanal…
Eks Kajati Sumut Diperiksa KPK: Kasus Korupsi Jalan PUPR Sumut Menggeliat
KompasReal.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatra Utara (Sumut). Sejumlah pihak terkait telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik antirasuah, termasuk mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Idianto. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo,…
Pemerintah Permudah Gen Z Punya Rumah
KompasReal.com, Jakarta – Kabar baik untuk Generasi Z (Gen Z) yang mendambakan rumah sendiri! Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Perizinan Bangunan Gedung (PBG) adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada generasi muda yang sedang berjuang untuk mandiri. “Gen…
Ambisi Jaksa AS Jadi Kajari Kandas Akibat Skandal Suap Proyek Jalan di Sumut
KompasReal.com, Jakarta – Mimpi seorang jaksa berinisial AS untuk menduduki kursi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) pupus sudah. Kariernya kini meredup setelah terseret dalam pusaran dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AS, yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu,…
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution ‘Aman’ dari Pusaran Korupsi Dinas PUPR Sumut
KompasReal.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara soal mengapa nama besar seperti Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tak tersentuh dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, dan sejumlah pengusaha. Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan…
Pertamina Buka Kolaborasi dengan SPBU Swasta, Jaga Pasokan BBM Nasional
KompasReal.com, Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga ketersediaan BBM di seluruh Indonesia, termasuk membuka kolaborasi dengan SPBU swasta. Tujuannya adalah memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap terjamin. “Pertamina Patra Niaga terbuka untuk berkolaborasi dengan SPBU swasta,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, Kamis (2/10/2025)….
TNI AD Ubah Syarat Tinggi dan Usia, Rekrutmen Dibuka! Seragam Baru Juga Siap Meluncur
KompasReal.com, Jakarta – TNI Angkatan Darat (AD) mengubah syarat tinggi badan dan usia maksimal untuk calon prajurit Bintara dan Tamtama. Usia maksimal kini 24 tahun (sebelumnya 22), dan tinggi minimal 158 cm (sebelumnya 163 cm). Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menyatakan perubahan ini untuk memenuhi kebutuhan pasukan, terutama…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.