KompasReal.id, Warga yang terdampak proyek pelebaran Jalan Nasional Sibolga–Tarutung menyampaikan protes kepada pemerintah karena hingga kini ganti rugi lahan belum juga dibayarkan. Padahal, sebagian lahan masyarakat telah digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
Sejumlah warga mengaku sudah menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dan mengikuti proses pendataan sejak awal proyek berjalan. Namun, sampai saat ini mereka belum menerima kejelasan terkait waktu dan mekanisme pembayaran ganti rugi dari pihak berwenang.
Kondisi ini memicu keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang kehilangan sebagian lahan produktifnya. Mereka menilai proyek strategis nasional seharusnya tetap mengedepankan keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.
Perwakilan warga menyebutkan bahwa mereka telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada instansi terkait, termasuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Sumatera Utara. Namun, respons yang diterima dinilai belum memberikan kepastian yang diharapkan.
Sebagai bentuk kekecewaan, warga mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk melaporkan persoalan ini ke lembaga pengawas dan meminta perhatian pemerintah pusat. Mereka berharap persoalan ganti rugi tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan secara transparan.
Sementara itu, pemerintah diharapkan segera melakukan klarifikasi dan percepatan penyelesaian pembayaran ganti rugi. Penyelesaian yang adil dinilai penting agar proyek Jalan Sibolga–Tarutung dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.KR03