KompasReal.com, Jakarta – Fraksi PDIP DPR RI menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan rakyat dengan menerima audiensi dari elemen masyarakat Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/9/2025) ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah terkait polemik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
Audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari ini berlangsung penuh emosi. Donny Oekon dengan tegas menyoroti persoalan perizinan yang dianggap tidak jelas.
“Masalah izin tidak jelas, Amdal juga tidak jelas! Jika memang tidak ada Amdal, ya harus disegel dan ditutup! Izin tidak bisa keluar tanpa Amdal,” tegas Donny, dikutip dari detik.com, Senin (29/9/2025).
Bane Raja Manalu menambahkan bahwa dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius.
Ia mengungkapkan bahwa sumber mata pencarian masyarakat terdampak parah akibat hal ini.
“Masyarakat tercabut dari sumber mata pencarian mereka. Saya bertemu langsung dengan ibu-ibu yang badannya lebam-lebam karena dipukul. Mereka hanya ingin hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane dengan nada prihatin.
Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, dengan suara lantang menyampaikan bahwa warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak tahun 2003. Padahal, mereka telah menempati wilayah tersebut sejak ratusan tahun.
“Kami sudah ratusan tahun di sana! Kenapa tanah kami diberikan lagi ke TPL? Negara harus adil! Kami akan terus berjuang karena itu tanah kami!” seru Mangitua dengan semangat membara.
Menanggapi hal ini, Donny Oekon menegaskan bahwa Fraksi PDIP akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia mengakui bahwa polemik ini merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan penanganan serius.
“Ini masalah lintas sektor, dan menjadi kewajiban kami untuk memperjuangkannya,” kata Donny.
Bane Raja Manalu menambahkan bahwa PDIP sangat menentang segala aktivitas perusakan lingkungan, sesuai dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Fraksi PDIP ditugaskan untuk menerima aduan masyarakat setiap hari. Kami wajib mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan Bapak-Ibu semua di DPR!” tegas Bane. (KR/detik)