KompasReal.com, Tapanuli Selatan – Masyarakat Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), merasa diabaikan oleh pemerintah. Sebab, jalan rusak parah dan irigasi pertanian bolong-bolong yang mereka keluhkan di tiga tahun terakhir ini, tak mendapat perhatian pemerintah.
“Sejak pak Syahrul Pasaribu mengakhiri masa jabatan Bupati Tapsel sekitar empat tahun lalu, jalan utama kami di Arse ini tidak pernah dibangun lagi dan irigasi persawahan sangat kurang perawatan,” keluh tokoh masyarakat Kecamatan Arse, Abdul Wahab Nasution.
Keluhan ini diungkapkannya pada Safari Ramadhan Pemkab Tapsel yang dihadiri Bupati Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga di Kelurahan Arse Nauli, Rabu (12/3/2025) malam.
Kecamatan Arse merupakan penghubung Kecamatan Sipirok dengan Saipar Dolok Hole (SDH) dan Aek Bilah. Bahkan sampai ke perbatasan Tapsel dengan Kabupaten Padang Lawas Utara maupun Tapanuli Utara.
Namun sudah tiga tahun lamanya, Jalan Provinsi penghubung seluruh daerah tersebut rusak parah dan tidak mendapat sentuhan pembangunan.
“Kami sangat menderita pak, karena jalan raya sebagai urat nadi aktifitas kami sehari-hari kondisinya rusak parah,” sebut Abdul Wahab.
Demikian juga halnya jaringan irigasi Aek Silo atau Silo Komplek yang mengairi ratusan hektar areal persawahan warga Kecamatan Arse yang sangat kurang diperhatikan.
“Kecamatan kami ini termasuk lumbung padi Tapsel, pak. Tetapi saat ini kami sangat sulit untuk bertani, karena saluran irigasi banyak yang rusak dan bolong-bolong,” terangnya.
Abdul Wahab juga menyinggung program 1.000 kolam diperiode kepemimpinan Gus-Jafar, dalam rangka mewujudkan Tapsel swasembada ikan sebagaimana visi dan misi Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin.
“Bagaimana kami bisa ber kolam dalam rangka mewujudkan Tapsel swasembada ikan. Sedangkan saluran irigasi sebagai sumber utama air kami kondisinya rusak, padahal saluran irigasi ini bisa juga digunakan untuk budi daya ikan dengan metode kolam air deras atau kolam tumpang sari ” ujar Wahab.
Apa yang dikeluhkan Abdul Wahab itu juga dibenarkan Muhammad Rawi Ritonga, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Arse, SDH dan Aek Bilah.
Dibenarkannya bahwa Jalan Provinsi yang menghubungkan Sipirok sebagai ibukota Tapsel dengan tiga kecamatan di Dapilnya itu, sudah lama tak disentuh pembangunan.
“Pak Gus Irawan melalui anggota partainya di DPRD Sumatera Utara, serta saya dengan pak Syahrul Pasaribu telah memperjuangkan pembangunan 29,4 kilometer jalan dan 4 kilometer drainase di ruas Jalan Provinsi ini yang sampai ke Aek Bilah. Dananya Rp109 miliar lebih dan sudah menjadi program multy years contrak (MYC) tahun anggaran 2022 dan 2023,” kata Rawi.
Tetapi karena tidak ada ‘pengawalan’ dari Pemkab Tapsel di kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu, akhirnya program pembangunan itu tidak dieksekusi atau batal dikerjakan dan anggarannya beralih ke daerah kabupaten/kota lain.
“Sehingga jalan rusak parah inilah yang kita rasakan dan lintasi sampai sekarang,” sebut anggota DPRD Tapsel yang bertempat tinggal di Sipagimbar, Kecamatan SDH itu.
Kepada seluruh masyarakat, Rawi menyebut tahun 2025 ini Pemkab Tapsel mengalami kondisi keuangan yang cukup sulit. Terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp113 miliar.
Akibatnya, banyak pembangunan yang telah ditampung dan diprogramkan tahun ini yang terpaksa dibatalkan. Sebab uangnya sudah tidak ada lagi akibat pemotongan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini, sesungguhnya tidak begitu sulit, jika seandainya uang Pemkab Tapsel yang sekitar Rp200 miliar di APBD 2025 tidak dipakai untuk menambah anggaran Belanja Pegawai.
Untuk diketahui, Belanja Pegawai tahun 2024 dari tahun 2023 sudah meningkat tajam yaitu Rp77 miliar (dari Rp463 miliar di tahun 2023 menjadi Rp540 milar di 2024). Sedangkan di tahun 2025 ini sudah naik lebih tajam lagi yaitu menjadi Rp739 miliar.
