Tapsel, KompasReal. com – Polemik belum diberhentikannya Eddi Sullam Siregar, anggota DPRD Tapanuli Selatan dari Fraksi NasDem yang telah divonis dua tahun penjara dan berstatus inkrah, terus menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1266 K/Pid/2025 yang diketok pada 2 Juli 2025 menguatkan vonis sebelumnya, namun hingga kini belum ada pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menandakan pengabaian mekanisme etik dan hukum. Kamis, 31 Juli 2025.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), Cand. Dr. Verdinan, S.H., M.H., menilai sikap DPRD dan Partai NasDem sebagai pembangkangan terhadap etika hukum.
“Ini memalukan, bukan hanya bagi DPRD tapi juga bagi Partai NasDem. Mereka seolah pura-pura tidak tahu ada kadernya yang sedang menjalani hukuman dua tahun penjara tapi masih digaji puluhan juta rupiah tiap bulan,” ujarnya tegas.
Verdinan mempertanyakan sikap diam DPD NasDem Tapsel dan pengurus provinsi yang belum memberikan pernyataan publik. Ia menyoroti ketidakhadiran Ketua DPD dan Sekretaris yang juga Ketua Fraksi NasDem, menilai hal ini berpotensi menimbulkan kesan pembiaran sengaja.
Lebih jauh, Verdinan mengingatkan bahwa AD/ART partai mengharuskan kader yang dijatuhi hukuman pidana berat untuk diberhentikan.
“Kalau partai tidak menjalankan aturan internalnya sendiri, lalu apa bedanya dengan ormas liar? Ini persoalan serius. Bukan hanya soal hukum, tapi soal integritas,” tambahnya.
Ia juga mengkritik pembiaran ini bertentangan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
“Gaji untuk narapidana dari uang rakyat? Ini mencoreng wibawa pemerintahan,” kecam Verdinan.
Verdinan mendesak publik, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk terus mengawal kasus ini.
Ia bahkan mendukung aksi massa jika tidak ada langkah konkret dari DPRD maupun Partai NasDem sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Masyarakat punya hak bertanya, apakah Partai NasDem benar-benar punya komitmen terhadap hukum, atau hanya peduli pada kekuasaan dan kursi?” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, DPD Partai NasDem Kabupaten Tapsel, DPW Sumut, DPRD Tapsel, dan Fraksi NasDem belum memberikan klarifikasi resmi, meski sudah dihubungi sejumlah media.