KompasReal.com JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mulai berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, menandai langkah baru dalam agenda pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan ini ditegaskan melalui pernyataan Kementerian PPN/Bappenas setelah dilakukan evaluasi kesiapan infrastruktur, anggaran, dan timeline pembangunan.
Penetapan ini dimaksudkan untuk memastikan proses transisi berjalan bertahap tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan status sebagai Ibu Kota Politik, sejumlah fungsi strategis negara — termasuk kantor presiden, kementerian inti, dan lembaga tinggi negara — akan mulai dipindahkan ke Nusantara.
Bappenas menegaskan bahwa pemindahan tersebut tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah memastikan seluruh fasilitas dasar seperti kawasan inti pemerintahan, perumahan ASN, jaringan transportasi, hingga sistem keamanan telah berada dalam fase pembangunan yang menunjukkan progres positif.
Meski demikian, keputusan ini memunculkan beragam respons dari publik dan para pengamat kebijakan. Beberapa pihak menilai langkah tersebut tepat untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat ekonomi sekaligus pemerintahan. Namun sejumlah pihak lain mempertanyakan kesiapan anggaran, tantangan geografis, hingga dinamika politik menjelang 2028.
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik tidak serta-merta memindahkan seluruh fungsi negara sekaligus. Pemindahan akan dilakukan bertahap hingga seluruh institusi pusat benar-benar siap, baik dari aspek infrastruktur maupun sumber daya manusia.
Presiden menyampaikan bahwa proyek IKN adalah langkah strategis jangka panjang bagi Indonesia sebagai negara besar yang membutuhkan tata kelola pemerintahan modern, terdesentralisasi, dan lebih merata. Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan lintas partai agar program nasional ini berjalan konsisten.
Sejumlah lembaga independen menyatakan akan terus mengawasi proses pembangunan IKN untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan penetapan 2028 sebagai tahun kunci, Nusantara kini memasuki fase penting sebagai pusat kekuasaan politik Indonesia yang baru.TIM Redaksi