Padangsidimpuan, KompasReal. com – 100 hari kerja Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Harry Pahlevi sejak terpilih menuai catatan dari PC. IMM Tapsel.
Setidaknya ada sembilan point catatan keras dan tajam yang disampaikan PC. IMM yang langsung dibacakan dihadapan Setdako Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe saat melakukan aksi unjukrasa kemarin, Senin (30/6/2025).
Diantara sembilan poin yang dibacakan langsung Ketua Umum PC. IMM Tapsel Tobat Wahyudi Nasution didampingi Sekretaris Umum
Ilman Gani Lubis salah satunya Mengutuk praktik kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan seperti Kegagalan proyek Dugaan Korupsi pada pembangunan Dek lanjutan Kelurahan Kantin Kec.Padangsidimpuaj Utara tahun anggaran 2022 dengan pagu sebesar Rp.2.374.000,520 yang ditangani oleh Dinas Perubahan dan Permukiman (Perkim) Kota Padangsidimpuan.
Untuk diketahui, Proyek Dek Lanjutan Kekurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara ini telah ditangani oleh Polres Padangsidimpuan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/2/II/2025/SPKT/Polres Padangsidimpuan/Polda Sumut (14 Februari 2025).
Polres telah memeriksa saksi-saksi, ahli konstruksi, ahli pengadaan barang/jasa (LKPP), dan ahli sumber daya air. Hasil ekspose ke BPK RI telah dilakukan, dan saat ini Polres menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari BPK RI untuk selanjutnya melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan pengiriman berkas ke JPU.
” Kami meminta agar Wali Kota Padangsidimpuan mengevaluasi dan mencopot Kadis Perkim terkait dugaan korupsi pembangunan dek kantin yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2.3 M. Kita bisa melihat taman itu bagaiman sekarang kondisinya. Tapi kita lihat kadis Perkim itu dikasih apresiasi dengan jabatan ganda banyak duitlah, orang kepercayaan mungkin” ujar Ketum PC. IMM di hadapan massa dan Setdako Roni Gunawan Rambe.
IMM juga fokus menyorot point isu ketidakharmonisan dalam pemerintahan yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan adanya “dua matahari” dalam kepemimpinan serta isu “bandrol dan lelang jabatan” yang berkembang liar ditengah-tengah masyarkaat tanpa ada klarifikasi dari pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Setdakota Roni Gunawan Rambe kemudian menerima tuntutan massa dan berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan.
Catatan kritis atas kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan hasil penilaian PC. IMM sebagai bentuk masukan konstruktif demi kemajuan Kota Padangsidimpuan.