KompasReal.com, Tapsel – Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan minta Pemkab Tapanuli Selatan membangun kembali sejumlah jembatan penghubung menuju Mosa dan Mosa Julu Desa Gunung Baringin, yang sudah lama rusak dan belum diperbaiki.
“Kami tahu pak kalau kondisi keuangan Tapsel tahun 2025 ini sedang sulit, tapi kami tetap berharap pak Gus Irawan dan pak Jafar Syahbuddin memperhatikan kebutuhan vital warga di sini,” ujar Tokoh Kecamatan Masyarakat Angkola Selatan, Syafii Siregar, Minggu (23/3/2025).
Keluh kesah itu disampaikan Syafiii pada Safari Ramadhan 1446 Hijriah Pemkab Tapsel, di Desa Gunung Baringin, yang dipimpin Bupati Gus Irawan Pasaribu bersama Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, dan diikuti Sekda Sofyan Adil.
Syafii mengatakan, sudah dua tahun ini, sedikitnya ada empat titik jembatan yang sudah rusak di daerah itu. Dan selama kurun waktu itu pula, akses utama ke luar masuk menuju Gunung Baringin itu seolah luput dari perhatian pemerintah.
“Untuk tetap bisa hilir mudik, warga pun membangun jembatan darurat dengan memasang rakitan pohon kelapa. Meski berpotensi membahayakan pengendara, namun paling tidak transportasi keluar masuk ke sana tidak lumpuh,” keluhnya.
Anggota DPRD Tapsel Baginda Pulungan dalam sambutannya mengaminkan apa yang dikatakan Syafii Siregar mengenai sulitnya keuangan daerah Tapsel tahun ini. Karenanya, warga diharap bersabar dan dapat memahami situasi tersebut.
“Kondisi keuangan Tapsel tahun 2025 yang sulit ini dikarenakan belanja pembangunan atau Belanja Modal yang mendanai pembangunan fisik yang bersentuhan dengan masyarakat, anggarannya mengecil karena tersedot Belanja Pegawai,” terangnya.
Adanya pertambahan ASN PPPK di tiga tahun terakhir yang berjumlah 3000 orang lebih dan CPNS 249 orang, mengharuskan Pemkab Tapsel menggeser anggaran pembangunan sekitar Rp200 miliar pada tahun 2025 ini untuk ditambahkan ke Belanja Pegawai.
Untuk tahun 2024, Pemkab Tapsel telah menambah Belanja Pegawai sebesar Rp77 miliar, dan tahun 2025 ini kembali bertambah sebesar Rp200 miliar. Sehingga Belanja Pegawai secara keseluruhan menembus Rp739 miliar di tahun ini.
“Ini akibat dari rekrutmen PPPK yang tak selektif bahkan terkesan jorjoran oleh pemerintahan sebelumnya. Seharusnya “penerimaan PPPK ini harus diimbangi dengan pertambahan pendapatan daerah, agar belanja pembangunan yang dinikmati masyarakat tidak berkurang,” sebut Baginda.
Menimpali itu, Anggota DPRD Tapsel Irmansyah mengatakan, selain faktor lonjakan Belanja Pegawai, kondisi keuangan Tapsel semakin berat dengan adanya pemotongan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp113 miliar sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29 tahun 2025, sehingga Belanja Modal di tahun ini hanya sebesar 5,80 % dari keseluruhan Belanja Daerah
