KompasReal.com, Padang Lawas Utara – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan sejumlah lembaga pelatihan di beberapa hotel di Medan dan diikuti segenap kepala dan perangkat desa dari Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menjadi sorotan publik. Diduga pelaksanaan Bimtek secara serentak tersebut sarat korupsi.
Pelaksanaan Bimtek yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 ini dianggap menghambur-hamburkan keuangan negara. Kegiatan yang diikuti 386 desa se Kabupaten Paluta itu sangat berlebihan.
Gelaran Bimtek yang dilakukan setiap tahun dari Dana Desa mencapai miliaran rupiah ini terkesan pembiaran, sehingga patut dicurigai sebagai ajang bisnis para pejabat yang berkedok kegiatan Bimtek desa.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Hati Rakyat (AMATIR) Tabagsel, Fachrur Rozi menegaskan kalau kegiatan Bimtek yang digelar dari tahun ke tahun ini janganlah dibiarkan, karena dalam pertanggungjawaban keuangannya diduga sarat permainan anggaran dan sarat konspirasi.
“Dugaan permainan anggaran dan konspirasi pada kegiatan Bimtek desa se Kabupaten Paluta ini yaitu seperti kontribusi yang dibayarkan peserta terlalu berlebihan dan terkesan mengangkat tema yang berulang-ulang,” ungkap Rozi kepada wartawan, Selasa (24/9/2024).
Rozi menuturkan, dalam surat undangan yang ditujukan kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Paluta, disebutkan untuk biaya pelatihan dikenakan sebesar Rp10 juta per peserta dengan pelaksanaan yang serentak selama 5 hari 4 malam di hotel yang berbeda. Namun, tidak diketahui siapa saja peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Jika dikalkulasikan dari jumlah 386 desa dikali kan 4 pelatihan dengan biaya masing-masing sebesar Rp10 juta, maka seluruh biaya terkumpul mencapai Rp15 miliar lebih anggaran yang dibayarkan. Kuat dugaan kegiatan Bimtek ini dijadikan ajang bisnis yang sarat dengan korupsi,” beber Rozi.
AMATIR Tabagsel, kata dia, menilai kegiatan Bimtek yang menjadi buah bibir masyarakat ini tidak akan memberi dampak positif bagi desa. Sebab, diduga kuat hanya untuk kepentingan pihak tertentu demi mencari keuntungan.
Anehnya, tambah Rozi, kegiatan pelatihan yang mengundang seluruh kepala desa ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang pernah dan telah dilaporkan sejumlah elemen masyarakat untuk diperiksa aparat penegak hukum. Namun masih saja berlangsung hingga saat ini.
“Kami menduga kegiatan berkedok pelatihan kepala dan perangkat desa ini merupakan program titipan oknum instansi vertikal di Sumatera Utara dengan modus memanfaatkan lembaga pelatihan yang belum tentu menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya,” imbuhnya lagi.
Meski demikian, sambung Rozi, AMATIR Tabagsel siap mendukung langkah pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi khususnya pada penggunaan dana desa.
Disinyalir Ada Keterlibatan Oknum Instansi Vertikal
Koordinator Wilayah Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Tabagsel, Abdul Rahman Purba menduga kegiatan berkedok Bimtek desa yang dipesertai kepala desa dan perangkatnya saat ini disinyalir adanya keterlibatan oknum Institusi Vertikal.
