KompasReal.com, Tapanuli Selatan – Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapanuli Selatan mengadakan halal bi halal Idu Fitri 1446 Hijriyah di Natama Hotel Padangsidimpuan, Sabtu (19/4/2025).

Hadir Ketua Dewan Pembina Syahrul M. Pasaribu, Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap, Sekretaris Solihuddin Harahap, Bendahara Aswin Rangkuti, unsur pengurus dan anggota.

Selain bermaaf-maafan di suasana Idul Fitri, kegiatan ini juga sebagai sarana komunikasi dan meningkatkan silaturahmi antar pengurus dan anggota PPASN Tapsel.

Dalam sesi dialog, terungkap berbagai persoalan yang terjadi di Pemkab Tapsel. Muncul juga berbagai saran solusi konstruktif dan harapan pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Jafar Syahbudin Ritonga ke depan.

“Hari ini kita menyadari sempitnya ruang fiskal daerah akibat struktur APBD Tapsel tahun 2025 yang tidak ideal. Hampir 75 persen dari Rp1,5 trilun anggaran Belanja Daerah tersedot untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa,” jelas Marasaud.

Di sisi lain, tahun 2025 ini Belanja Modal atau anggaran pembangunan di tengah rakyat jumlahnya jauh menciut dan tinggal 5,8 persen saja atau sekitar Rp89 miliar. Jumlah ini sangat kecil jika dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp250 sampai Rp300 miliar.

Melihat ke belakang atau dikepemimpinan Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Belanja Modal bisa mencapai 28,16 persen atau Rp420 miliar lebih dari keseluruhan Belanja Daerah yang sebesar Rp1,4 triliun lebih di tahun 2019.

“Padahal diawal kepemimpinan Syahrul di tahun 2010 terjadi defisit anggaran Rp90 miliar lebih dengan APBD saat itu hanya sebesar Rp520 miliar lebih,” ujar Marasaud yang pernag menjabat Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan Tapsel.

Sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang puluhan tahun bekerja di Pemkab Tapsel, seluruh pengurus dan anggota PPASN menyatakan sangat miris dengan kondisi yang terjadi di daerah pegabdiannya itu.

Karenanya, para pensiunan PNS Tapsel siap ‘turun gunung’ mempersembahkan bantuan pemikiran dan upaya-upaya yang signifikan, dalam rangka membantu Bupati Tapsel menghadapi situasi saat ini.

“Kami yakin, pak Bupati Gus Irawan dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin punya strategi signifikan untuk menghadapi persoalan ini. Namun demikian, kami para pensiunan, bila dibutuhkan, tetap siap membantu demi terwujudnya Tapsel kembali bangkit” jelasnya.

Menutup sambutan, mewakili pengurus PPASN, mantan Asisten 3 Pemkab Tapsel ini menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Mengajak semua untuk terus meningkatkan silaturahmi, sinergitas dan kontribusi bagi kemajuan Tapsel ke depan.

Mewakili anggota PPASN, mantan Kadis Perkebunan Hamdan Nasution menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Sangat disyukurinya, di usianya yang ke-70 tahun ini masih bisa berkumpul bersama teman-teman sejawat saat aktif di Pemkab Tapsel.

Hamdan yakin Bupati Gus Irawan bisa bekerja keras mengatasi berbagai persoalan warisan kepemimpinan Tapsel sebelumnya ini.

Terutama mengatasi minimnya Belanja Modal yang disebabkan jorjorannya penerimaan P3K tahun 2021 sampai 2024, termasuk CPNS yang jumlahnya lebih 3.700 orang.

Akibatnya, Belanja Pegawai membengkak jadi Rp739 miliar atau hampir 50 persen dari keseluruhan Belanja Daerah,. Ditambah lagi Belanja Barang dan Jasa sekitar 25 persen, yang antara lain untuk gaji THL dan perjalanan dinas.

DIALOG

Halal bi halal PPASN Tapsel dirangkai sesi dialog. Dari sini mencuat berbagai masalah yang terjadi di tengah birokrasi Pemkab Tapsel. Sesungguhnya, ini ‘warisan’ pemimpin sebelumnya, namun sangat membebani kepemimpinan Bupati Gus Irawan.

Seperti nasib ribuan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang masuk tahun 2022 sampai 2024 yang telah diberhentikan atau dirumahkan. Padahal, untuk memperoleh status itu, mereka bayar dengan angka fantastis, sekitar Rp40 juta per orang.

“Mereka diangkat dan diberhentikan Bupati sebelumnya, dengan alasan undang-undang dan peraturan. Mereka hanya berharap uang Rp40 juta per orang itu dikembalikan,” sebut anggota PPASN yang mantan kepala sekolah.

Dijelaskan, keponakannya diterima jadi THL di RSUD Pintu Padang tahun 2023 dan diberhentikan Februari 2025. Hal serupa ditimpali pensiunan guru di Kecamatan Batang Angkola, yang putrinya ikut diberhentikan.

Persoalan lainnya ialah, adanya keresahan tenaga kesehatan dan pendidikan di tengah rencana pendistribusian pegawai, dalam rangka pemerataan pelayanan pemerintah.