KompasReal.com, Tapanuli Selatan – Para pensiunan pegawai yang bernaung di Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) sangat prihatin melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapanuli Selatan tahun 2025 ini.
Terlalu banyak dipakai untuk Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Sehingga tidak sebanding dengan Belanja Modal yang notabene dipergunakan untuk pembangunan langsung sarana kebutuhan rakyat.
Keprihatinan para pensiunan itu mereka ungkapkan dalam acara buka puasa bersama PPASN Pemkab Tapsel di restoran Natama Hotel Padangsidimpuan, Minggu (2/3/2024).
Ketua PPASN Tapsel Marasaud Harahap mengaku telah mengamati dampak yang akan dihadapi Pemkab Tapsel tahun ini, yang diakibatkan besarnya lonjakan atau tambahan Belanja Pegawai tahun 2025 yakni mencapai Rp200 miliar.
Akibat lonjakan itu, anggaran Belanja Pegawai Tapsel tahun ini sebesar Rp739 miliar atau 48,20 pesen dari seluruh Belanja Daerah (Rp1,53 triliun) di ABPD 2025. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp409 miliar atau 26,66 persen.
Lonjakan Belanja Pegawai itu telah mengakibatkan Belanja Modal yang nota bene untuk kebutuhan rakyat, jadi berkurang. Jumlah anggarannya cuma Rp89 miliar atau 5,80 persen dari keseluruhan Belanja Daerah.
Persoalan melonjaknya Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa di Tapsel telah menjadi satu bagian masalah yang diwariskan oleh pemerintahan periode terdahulu. Salah satunya, karena kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu tidak selektif mengangkat ribuan orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Sederhana saja. Tahun 2021 sampai 2024, pemerintahan Dolly Pasaribu mengangkat ribuan orang P3K. Sehingga menyedot APBD Tapsel ratusan miliar untuk menggajinya. Di sisi lain, sumber pendapatan baru yang signifikan bagi Tapsel, tidak ada” kata Marasaud.
Mantan Asisten III Setdakab Tapsel ini berpendapat, semakin ketatnya anggaran di APBD ke depan maka akan berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk membangun. Seperti infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat menunjang ketahanan pangan.
Lebih lanjut Marasaud membandingkan bagaimana struktur APBD Tapsel di dua periode kepemimpinan terakhir, yakni saat dipimpin Bupati Syahrul M. Pasaribu dan pada saat dipimpin Bupati Dolly Pasaribu.
Belanja Modal adalah anggaran yang sebagian besarnya dipergunakan untuk pembangunan sarana fisik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat. Seperti jalan, irigasi dan bangunan lainnya.
Di era Bupati Syahrul memimpin atau antara tahun 2017 sampai 2020 (empat tahun) Belanja Modal di APBD sebesar Rp1,3 triliun atau 25,45 persen dari Rp5,3 triliun total Belanja Daerah.
Sedangkan di empat tahun anggaran kepemimpinan Bupati Dolly (2021-2024), realisasi Belanja Modal hanya Rp1,2 triliun atau 21,19 persen dari Rp6,1 triliun total keseluruhan Belanja daerah.
Untuk perbandingan Belanja Barang dan Jasa. Dari tahun 2017 sampai 2020 Bupati Syahrul, jumlahnya cuma Rp1 triliun atau 18,99 persen. Sedangkan dari tahun 2021 sampai 2024 zaman Bupati Dolly, jumlahnya mencapai Rp1,6 triliun atau 26,32 persen.
Adapun peruntukkan Belanja Barang dan Jasa ini antara lain untuk perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan minum, asuransi, gaji tenaga honor (THL), sewa gedung/ hotel dan belanja barang pakai habis.
