Padangsidimpuan, Sumatera Utara, KompasReal.com – Operasi Pekat Toba 2025 yang digelar Polres Padangsidimpuan pada 14 Mei 2025 lalu berhasil mengamankan sejumlah individu dan barang bukti terkait premanisme dan penyalahgunaan narkoba.
Namun, keberhasilan penindakan ini justru diduga mengungkap kelemahan dalam strategi pencegahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Meskipun aparat berhasil mengamankan tiga remaja putri yang positif mengonsumsi metamfetamin dan amfetamin, serta sejumlah individu lainnya terkait pelanggaran ketertiban umum, pertanyaan kritis muncul terkait efektivitas program pencegahan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Data mengenai program pencegahan premanisme dan penyalahgunaan narkoba di Kota Padangsidimpuan masih minim dan belum terdokumentasi dengan baik. Ironisnya sejumlah pihak menilai Kota Padangsidimpuan masih dalam situasi “Rawan Narkoba”.
“Keberhasilan operasi ini justru menyoroti kurangnya upaya preventif yang dilakukan pemerintah. Penangkapan tiga remaja putri ini menunjukkan betapa lemahnya program pencegahan narkoba di kalangan anak muda di Padangsidimpuan.” ujar pengamat sosial Sabar M. Sitompul kepada Awak Media.
Lanjutnya, fokus operasi yang terpusat pada beberapa tempat hiburan malam juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah ini secara komprehensif.
” Apakah data dan pemetaan sebaran premanisme dan penyalahgunaan narkoba di Kota Padangsidimpuan sudah komprehensif? Apakah upaya pencegahan telah menjangkau semua lapisan masyarakat, atau hanya terfokus pada sektor tertentu?” tanya pria berlesung pipi ini dengan heran.
Lebih lanjut, penyerahan 18 orang kepada Satpol PP menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar lembaga. Apakah terdapat SOP yang jelas dalam penanganan kasus antara kepolisian, BNN, dan Satpol PP? Apakah terdapat mekanisme evaluasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan perlindungan hak-hak individu?
” Ketiadaan data yang transparan mengenai anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan, serta minimnya informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, menjadikan kinerja Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam hal ini patut dipertanyakan.” pungkasnya
Keberhasilan operasi penindakan semata tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme dan penyalahgunaan narkoba.
Menurut Sabar Sitompul, upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta transparansi dalam penggunaan anggaran dan koordinasi antar lembaga, merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dalam mengatasi masalah ini.
” Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai strategi pencegahan yang telah dan akan dijalankan untuk meyakinkan publik.” tutup Sabar M. Sitompul.